Dasar hukum, Syarat, dan Struktur Koperasi

Dasar hukum koperasi Indonesia
1. Undang-undang No 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian
2. Peraturan pemerintah no. 4 tahun 1994 tentang persyaratan dan tata cara pengesahan akta pendirian dan perubahan anggaran dasar koperasi
3.Peraturan pemerintah no. 17 tahun 1994 tentang pembubaran koperasi oleh pemerintah 
4. Peraturan pemerintah no. 9 tahun 1995 tentang pelaksanaan kegiatan simpan pinjam oleh koperasi
5. Peraturan pemerintah no. 33 tahun 1998 tentang modal penyertaan pada koperasi
6. Surat keputusan menteri negara koperasi dan PPK no. 36/kep/MII/1998 tentang pedoman pelaksanaan penggabungan dan peleburan koperasi
7. Surat keputusan menteri negara koperasi dan PKM no. 19/kep/meneg/III/2000 tentang pedoman kelembagaan dan usaha koperasi
8. Peraturan menteri no. 01 tahun 2006 tentang petunjuk pelaksanaan pembentukan, pengesahan akta pendirian dan perubahan anggaran dasar koperasi

Syarat mendirikan koperasi
1. Umum 
- Dua rangkap salinan akta pendirian koperasi dan notaris ( NPAK )
- Berita acara rapat pendirian koperasi
- Daftar hadir rapat pendirian koperasi
- Fotocopy KTP pendiri (urutannya disesuaikan dengan daftar hadir agar mempermudah pada saat verifikasi)
- Kuasa pendiri (pengurus terpilih) untuk mengurus pengesahan pembentukan koperasi
- Surat bukti tersediaanya modal yang jumlahnya sekurang-kurangnya sebesar simpanan pokok dan simpanan wajib yang wajib dilunasi para pendiri
- Rencana kegiatan usaha koperasi minimal tiga tahun kedepan dan rencana anggaran belanja dan pendapatan koperasi
- Daftar susunan pengurus dan pengawas
- Daftar sarana kerja koperasi
- Surat pernyataan tidak mempunyai hubungan keluarga antara pengurus
- Struktur organisasi koperasi
- Surat pernyataan status kantor koperasi dan bukti pendukungnya
- Dokumen lain yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan
2 Tambahan persyaratan pendirian koperasi apabila memiliki usaha unit simpan pinjam (USP)
- Surat bukti penyetoran modal sendiri pada awal pendirian, berupa deposito pada bank pemerintah atas nama menteri negara koperasi dan UKM 
- Rencana kerja paling sedikit 3 tahun
- Kelengkapan administrasi organisasi & pembukuan USP dikelola secara khusus dan terpisah dari pembukuan koperasinya 
- Nama dan riwayat hidup pengurus dan pengawas
- Surat perjanjian kerja antara pengurus kopeerasi dengan pengelola USP koperasi
3. Tambahan persyaratan pendirian koperasi apabila memiliki usaha unit jasa keuangan syariah (UJKS)
- Surat bukti penyetoran modal sendiri pada awal pendirian, atas nama menteri negara koperasi dan UKM 
- Rencana kerja sekurangnya setahun 
- Kelengkapan administrasi organisasi & pembukuan 
- Keterangan pokok-pokok administrasi dan pembukuan yang di desain sesuai karakteristik lembaga keuangan syariah
- Nama dan riwayat hidup pengurus dan pengawas
- Nama ahli syariah/dewan syariah yang telah mendapat rekomendasi

Struktur Intern dan Ekstern Organisasi Koperasi 
Pengorganisasian menghasilkan suatu pola tugas dan tanggung jawab yang terdiri atas unit-unit yang terintegrasi melaui hubungan antar bagian koperasi. Hasil pengorganiasian adalah terjadinya kerjasama antar individu, antar kelompok, atau antar bagian. Struktur organisasi koperasi dapat dibentuk dari segi internal dan eksternal organisasi

1. Struktur Internal  Koperasi
Strukutr internal organisasi koperasi melibatkan perangkat organisasi didalam organisasi itu sendiri. Perangkat organisasi koperasi adalah rapat anggota, pengawas, dan pengelola. Diantara rapat anggota, pengurus, dan pengelola terjalin hubungan perintah dan tanggung jawab. Sedangkan pengawas hanya memiliki hubungan satu arah, yaitu bertanggung jawab atas rapat anggota, tanpa memberikan perintah \pada pengakat organisasi lainnya:
- Anggota
- Rapat anggota
- Pengurus 
- Pengawas
- Pengelola

2. Struktur Esternal Koperasi
Struktur eksternal organisasi koperasi berhubungan dengan adanya penggabungan koperasi sejenis pada suatu wilayah tertentu, penggabungan itu dibutuhkan untuk pembinaan, pelatihan, kemudiaan mendapat modal, dan kebutuhan kemudahan lainnya. Berkaitan dengan itu, adanya koperasi induk, koperasi gabungan, koperasi pusat, dan koperasi primer

Reff :
Ekonomi Koperasi ( Prof. Dr. Tiktik Sartika Partono, M.S. )
Bank dan Lembaga Keuangan lainnya ( Edisi Revisi ) oleh Dr. Kasmir 

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Experience On Home Studying During Covid-19 Pandemic

  In my opinion, since the implementation of the online learning system in Indonesia because of this pandemic, many things can be used as lessons. To be honest this is very difficult for me, for me distance learning systems like this are very ineffective, because of the uneven distribution of rules and procedures for this learning system, such as lecturers who only give assignments and materials without holding face-to-face via online such as from zoom applications or google meet. I really feel disappointed because the learning system is not very well prepared. I don't feel much difficulty in terms of internet and quota, because at my home, I use wifi. But I am very concerned about my friends who may not use wifi or my friends whose homes are not reached by a good signal. The only difficulty I feel is the lack of campus preparation to do distance learning like this In my opinion a good idea from the activities of this long distance learning system is by maximizing structured...
Baca selengkapnya

Bentuk, Hirarki Tanggung Jawab, dan Pola Manajemen Koperasi

Bentuk Organisasi Menurut Hanel : • Suatu sistem sosial ekonomi atau sosial tehnik yang terbuka dan berorientasi pada tujuan • Sub sistem koperasi : §   individu (pemilik dan konsumen akhir) §   Pengusaha Perorangan/kelompok ( pemasok /supplier) §   Badan Usaha yang melayani anggota dan masyarakat Jadi, menurut Hanel bentuk organisasi koperasi merupakan bentuk koperasi / organisasi yang tanpa memperhatikan bentuk hukum dan dapat didefiniskan dengan pengertian hukum Menurut Ropke : • Identifikasi Ciri Khusus §   Kumpulan sejumlah individu dengan tujuan yang sama (kelompok koperasi) §   Kelompok usaha untuk perbaikan kondisi sosial ekonomi (swadaya kelompok koperasi) §   Pemanfaatan koperasi secara bersama oleh anggota (perusahaan koperasi) §   Koperasi bertugas untuk menunjang kebutuhan para anggotanya (penyediaan barang dan jasa) • Sub sistem §   Anggota Koperasi §   Badan Usaha Koperasi §   Organisasi...
Baca selengkapnya

Pengembangan UKM ( Usaha Kecil Menengah ) di Indonesia

Indonesia sedang mengalami pembangunan ekonomi yang cukup bagus. Salah satu pembangunan ekonomi Indonesia yang sedang berkembang adalah bisnis kecil. Hal itu dikarenakan Indonesia ini merupakan salah satu Negara yang sebagian besar jumlah penduduknya berpendidikan rendah. Oleh karena itu, kegiatan usaha kecil baik pada sektor tradisional ataupun modern sedang digalakkan oleh pemerintah pusat untuk kesejahteraan masyarakat. UKM ( Usaha Kecil Menengah ) hadir sebagai sebuah solusi dari sistem perekonomian yang sehat karena UKM merupakan salah satu sektor industri yang tidak terkena dampak krisis global yang melanda dunia. Oleh karena itu, peran UKM ini cukup besar untuk tumbuhnya Ekonomi di Negara Indonesia. Pengaruh UKM untuk pengembangan di Indonesia dari 3 tahun terakhir menunjukkan perbedaan baik dalam perbedaan jumlah maupun perbedaan tipe pemasarannya. Peran UKM yang tidak kalah penting adalah, memberikan pemasukan bagi negara dalam bentuk devisa. Saat ini, UKM Indonesia me...
Baca selengkapnya